KKN di Kantor Imigrasi Medan?

Sangat senang sekali saya saat melihat situs Imigrasi di www.imigrasi.go.id dimana dikatakan telah digunakan sistem yang baru sehingga dapat melayani masyarakat dengan lebih baik lagi. Bahkan, di kantor pusat seperti berusaha menggenjot semangat kantor-kantor pelayanan dengan mencantumkan kantor yang mampu melayani jumlah paspor terbanyak. Namun, sepertinya itu tidak berlaku di Medan. Mungkin, petugas di Medan ataupun pimpinannya disana merasa tidak perlu mengikuti arahan yang diberikan kantor pusat. Kayaknya petugas disana juga tidak terpengaruh akan keberadaan KPK maupun perkembangan berita KKN di Indonesia.

Pengaduan ke Bapepam-LK

Berdasarkan Surat Edaran terakhir dari Ketua Bapepam-LK dapat disinyalir adanya oknum-oknum di Bapepam-LK yang memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi. Mengingat Surat Edaran sejenis surat dikeluarkan lebih dari sekali di tahun 2008 ini. Apabila Anda memiliki pengalaman dan bukti, silahkan sampaikan kepada Ketua Bapepam sesuai dengan alamat Surat Edaran dimaksud.

Kembalikan uang Rp 1,2 milyar???

Wah yang bener aja dong. Itu uang apa bukan sih? Kalau satu orang anggota DPR yang notabene diketahui bersih aja bisa dapat segitu, apalagi yang udah biasa “mau” menerima, atau malah minta lagi, malah minta nambah lagi, gimana banyak uangnya ya???

SK Gratifikasi bagi Suswono

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Suswono, Jumat (18/7), mengambil 11 surat keputusan (SK) tentang gratifikasi di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dua di antara 11 SK itu terkait dengan gratifikasi yang dikembalikan Suswono tahun 2006 dan 2007. Dua cek perjalanan masing-masing Rp 150 juta itu, menurut Suswono, setelah diselidiki KPK, ternyata terkait dengan kasus alih fungsi hutan Tanjung Api-api, Sumatera Selatan. Total jumlah uang gratifikasi yang diserahkan kepada negara oleh Suswono mencapai Rp 1,2 miliar. (JOS)

Yusuf Emir Faisal Menambah “Koleksi KPK dari Senayan”

Rabu, 16 Juli 2008 | 06:49 WIB

JAKARTA, RABU – Penahanan anggota DPR yang diduga terlibat kasus korupsi masih berlangsung. Hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah menahan tujuh orang wakil rakyat. Yusuf Emir Faisal, anggota DPR dari Fraksi Kebangkitan Bangsa (F-KB), adalah orang ketujuh yang ditahan. Dini hari tadi (Rabu, 16/7), mantan Ketua Komisi IV itu ditahan karena diduga menerima uang suap alih fungsi lahan untuk dijadikan Pelabuhan Tanjung Api-Api.

Awas Ada Upaya Penggembosan Pemberantasan Korupsi

Kamis, 17/07/2008 05:45 WIB
Awas Ada Upaya Penggembosan Pemberantasan Korupsi
Indra Subagja – detikNews

Jakarta – Upaya pemberantasan korupsi terancam tamat. Bocoran yang didapat ini terkait draft RUU pengadilan Tipikor versi pemerintah yang mengebiri jumlah hakim ad hoc. Alamat pengadilan tempat para koruptor divonis itu bakal seperti pengadilan umum lainnya.